Komisi III DPRD Trenggalek : Jangan Sampai Ada lagi Gagal Lelang di Kegiatan APBD 2022

Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Komisi III menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Senin (21/3/2022).

Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek berharap dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 tidak lagi terjadi gagal lelang serta penawar lelang dibawah standar tidak terulang kembali.

Baca juga: DPRD Trenggalek Gelar Rapim, Pertajam Tugas Anggota Dewan Terkait Pelaksanaan APBD 2022

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, Pranoto mengatakan, pada rapat kerja kali ini pihaknya mengundang beberapa OPD.Antara lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

" Ada beberapa catatan yang kami berikan kepada beberapa OPD, yakni harus ada koordinasi dengan ULP supaya tidak terjadi keterlambatan seperti tahun kemarin.Apalagi sampai ada yang gagal lelang, " ucapnya.

Baca juga: DPRD Sukoharjo Belajar Program Pupuk Subsidi dan Pertanian ke Trenggalek

Pranoto meminta kepada OPD tehnis untuk segera mengumumkan paket pengadaan barang dan jasa di ULP.

" Jadi apa yang diputuskan oleh ULP bisa menjadi ukuran di masing - masih OPD.Supaya bisa meminimalisir terjadinya gagal lelang, " imbuhnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Siapa Pasangan Ideal Anies?

Politisi dari PDI-P ini menyebut, pada kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021ada beberap paket pengadaan barang dan jasa yang mengalami gagal lelang.

Dia mencontohkan, ada dua kegiatan di Disdikpora yang gagal lelang.Sehingga, tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Trenggalek." Ini tidak boleh terjadi di tahun 2022, " ungkapnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Gagal Dipukul, Anies Dirangkul

Ketika disinggung tentang penawaran dibawah standar, pria yang kali kedua menjadi legislator di DPRD Kabupaten Trenggalek, menyampaikan, perlu kiranya ada koreksi ketika harga tidak sesuai.

" Koreksinya itu saat klarifikasi harga.Pendeknya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa menolak jika harganya dibawah standar, " tandasnya.

Baca juga: Inilah Empat Besar Parpol Hasil Survey CISA : PDIP, Demokrat, Golkar Disusul Gerindra

Selain itu, dia juga menjelaskan, salah satu kendala lain gagal lelang adalah waktu dan persyaratan administrasi untuk memenuhi yang disyaratkan ULP.

" Yang jelas jika sampai terjadi gagal lelang maka masyarakat tidak bisa menikmati kegiatan APBD, " tutupnya (ags).