Bapemperda DPRD Trenggalek: Penyertaan Modal BPR Jwalita Tetap Dilanjutkan

Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar rapat kerja bersama tim asistensi Pemkab, membahas hasil fasilitasi dari gubernur.Kamis (3/3/2022).

Salah satu pokok bahasannya adalah terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penyertaan modal ke BPR Jwalita.Sehingga Bapemperda melanjutkan Raperda tersebut." Dari hasil konsultasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) penyertaan modal ke BPR Jwalita tetap dipaksakan.Meskipun tidak ada anggaran, supaya perekonomian di Kabupaten Trenggalek bisa menggeliat, " kata Kholis Widodo, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Trenggalek.

Baca juga: Tony Rosyid: Statemen Ketum PSI Menggiring Anies ke Istana

Kholis menuturkan, pihkanya akaj melakukan sinkronisasi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, dimana penyertaan modal ke BPR Jwalita akan tetap dilakukan demi meningkatkan perekonomian masyarakat Trenggalek.Tak terkecuali membantu para pelaku usaha.

"Kami menargetkan Raperda Penyertaan Modal ke BPR Jwalita ini akan rampung pada tahun 2022 mendatang, " imbuhnya.

Baca juga: Kunjungi Trenggalek, Sekertariat DPRD Blitar Belajar Pelaksanaan Reses

Politisi dari PKB ini menyampaikan, pada dasarnya Bapemperda DPRD Kabupaten Trenggalek telah membantu dan berupaya keras memenuhi kebutuhan BPR Jwalita tersebut, meskipun tidak terpenuhi semua.

" Ada permintaan, nominalnya Rp 5 miliar pertahun.Akan tetapi keuangan daerah tidak mampu.Intinya, berapapun nilainya, yang penting sudah bisa membantu, " ungkapnya.

Baca juga: DPRD Trenggalek Gelar Rapim, Pertajam Tugas Anggota Dewan Terkait Pelaksanaan APBD 2022

Selanjutnya, dia menjelaskan, penyertaan modal tersebut akan dilakukan secara berkala setiap tahun.Namun juga harus menunggu kesiapan keuangan di Bakeuda.

" Dulu tidak ada batasan waktu, cuma ada pembicaraan berapa jumlah penyertaan modal tersebut.Sekarang beluk bisa terpenuhi semuanya, " tandasnya.

Baca juga: Pansus III DPRD Trenggalek Bahas Perda PPNS, Dua Pasal Dihapus

Dia juga menyebut, saat ini proses fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur terhadap 39 Propemperda tahun 2022 sudah selesai dan bisa dilanjutkan.Namun, untuk melanjutkan tergantung dari kebijakan dan kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek (ags).